KATHMANDU: Nepal harus mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang dilanda gempa bumi dan secara ketat menegakkan undang-undang bangunan yang ada saat negara tersebut bersiap untuk membangun kembali dari dua gempa bumi besar,
kata seorang pejabat senior PBB hari ini. Gempa bumi besar pada tanggal 25 April dan 12 Mei menewaskan sedikitnya 8.622 orang dan merusak 756.000 rumah dan bangunan di Nepal.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB Magdy Martinez-Soliman mengatakan perencanaan kota yang baik sangat penting di daerah rawan bencana, sesuatu yang dipelajari Meksiko setelah gempa bumi terjadi pada tahun 1985 yang menewaskan sedikitnya 9.500 orang dan meratakan sebagian wilayah Mexico City.
“Jika Anda berada di daerah rawan bencana, Anda harus tahu bahwa perencanaan kota yang baik adalah hal yang mendasar,” kata Martinez-Soliman kepada The Associated Press. “Itulah yang dipelajari orang-orang Meksiko ketika mereka tertabrak pada tahun 1985, mereka tidak pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Mereka merencanakan dengan tertib, peraturan bangunan mereka sangat ketat dan peraturan bangunan ditegakkan.”
Sejak gempa bumi baru-baru ini, pihak berwenang Nepal telah dikritik karena tidak menegakkan undang-undang bangunan dan mengizinkan pembangunan gedung-gedung tinggi dan lemah. Ribuan bangunan di ibu kota Kathmandu, rusak akibat gempa bumi, dan banyak di antaranya dinyatakan tidak aman dan akan dibongkar.
Pemerintah Nepal pekan ini melarang pembangunan gedung baru selama dua bulan dan mengatakan akan meninjau undang-undang bangunan yang ada. Tidak ada izin mendirikan bangunan baru yang akan dikeluarkan dan rumah yang sudah dibangun hanya boleh setinggi dua lantai.
Martinez-Soliman mengatakan masalah di Nepal bukanlah undang-undang, melainkan penegakan dan penerapan undang-undang tersebut. “Perlu kemauan politik yang kuat,” katanya. “Anda harus menegur mereka yang mengambil jalan pintas, Anda harus mengekang mereka yang mencoba mendapatkan keuntungan tambahan dengan melanggar hukum. Tantangannya adalah implementasi. Yang pasti adalah kapasitas dan kemauan politik di balik implementasi undang-undang tersebut.”
Nepal telah mengumumkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi gempa bumi sebesar 2 miliar dolar AS, dan pemerintah menyumbang $200 juta dan mencari sisanya dari lembaga dan negara donor.
Pemerintah berencana mengadakan konferensi internasional bulan depan untuk mencari dukungan keuangan. PBB telah meluncurkan permohonan dana internasional sebesar $423 juta untuk lembaga-lembaganya yang bekerja di Nepal, namun respons yang lambat ini mengkhawatirkan karena musim hujan akan segera dimulai, dan banyak orang masih belum memiliki tempat tinggal permanen.