Pemimpin partai Maois di Nepal, yang tampaknya kalah dalam pemilu nasional minggu ini, pada hari Kamis menuntut agar penghitungan suara dihentikan karena apa yang disebutnya sebagai penyimpangan besar-besaran.
Kejanggalan terjadi selama pengangkutan kotak suara dan juga selama penghitungan suara, kata Pushpa Kamal Dahal, pemimpin Partai Komunis Persatuan Maois Nepal.
“Kami menuntut penghentian segera penghitungan suara dan penyelidikan independen terhadap tuduhan tersebut,” kata Dahal, seraya menambahkan bahwa partainya dapat memboikot Majelis Konstituante jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Ia mengatakan partainya mendapat laporan mengenai kotak suara yang disembunyikan selama berjam-jam, kotak suara yang tertukar saat diangkut ke pusat penghitungan suara, dan beberapa kotak suara hilang.
Pernyataan Dahal muncul ketika para pejabat pemilu mengumumkan bahwa ia kalah di daerah pemilihan Kathmandu, menempati posisi ketiga di daerah yang diyakini sebagai kubu Maois.
Sejauh ini, hanya dua kursi yang diumumkan dan keduanya dimenangkan oleh kandidat dari Partai Kongres Nepal, sementara penghitungan awal di distrik lain menunjukkan bahwa Maois tertinggal dari Partai Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal (Persatuan Marxis-Leninis).
Partai Maois memperoleh jumlah suara terbanyak pada pemilu terakhir tahun 2008.
Ketua Komisioner Pemilihan Neel Kantha Upreti mengatakan tidak ada rencana menghentikan penghitungan suara.
Maois adalah mantan pemberontak komunis yang berperang bersama pasukan pemerintah antara tahun 1996 dan 2006. Mereka menghentikan pemberontakan bersenjata, bergabung dengan proses perdamaian dan politik arus utama, dan para pejuang mereka bergabung dengan tentara nasional.
Majelis Konstituante, yang dibentuk sebagai bagian dari proses perdamaian, dipilih untuk pertama kalinya pada tahun 2008, namun tidak mampu menyelesaikan tugas penulisan konstitusi baru. Pemilu hari Selasa adalah untuk memilih majelis baru untuk mencoba lagi menulis konstitusi.
Lebih dari 70 persen dari 12 juta pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka pada pemilu hari Selasa untuk memilih Majelis Konstituante yang beranggotakan 601 orang yang akan merangkap sebagai parlemen.
Hasil akhir pemilu akan memakan waktu setidaknya satu minggu. Tidak ada partai politik yang diperkirakan akan memenangkan mayoritas dan kemungkinan besar akan terbentuk pemerintahan koalisi, yang mungkin memerlukan waktu berhari-hari untuk terbentuk setelah hasil akhir diumumkan.
Majelis terakhir, yang dipilih pada tahun 2008, gagal menghasilkan konstitusi karena perselisihan di antara para pemimpin politik mengenai siapa yang harus memimpin negara. Mereka juga tidak setuju mengenai pembentukan sistem federal yang dibagi berdasarkan kelompok etnis atau geografi. Kekosongan kekuasaan yang diakibatkannya membuat Nepal tidak memiliki konstitusi yang layak selama hampir tujuh tahun.