PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA: Blok G-4 yang terdiri dari India, Jepang, Brasil, dan Jerman akan memberikan “dorongan kuat” terhadap perundingan antar pemerintah guna mencapai reformasi awal DK PBB ketika para pemimpinnya bertemu dalam pertemuan puncak hari ini, kata seorang pejabat tinggi.
KTT G-4, yang diselenggarakan oleh India, akan menjadi yang pertama sejak tahun 2004 dan akan mempertemukan Perdana Menteri Narendra Modi, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Brasil Dilma Rousseff dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Para pemimpin akan mengeluarkan pernyataan bersama di akhir pertemuan mereka. KTT ini hanya terjadi setelah konsensus diadopsi pada tanggal 14 September oleh Majelis Umum mengenai dokumen perundingan dan keputusan untuk memulai perundingan berbasis teks mengenai reformasi DK PBB pada sesi saat ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vikas Swarup mengatakan “keempat pemimpin bertemu lagi untuk memberikan dorongan yang kuat terhadap negosiasi antar pemerintah untuk reformasi Dewan Keamanan PBB.”
Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara mengadopsi secara konsensus sebuah teks perundingan yang mencakup semua usulan yang dibuat oleh berbagai anggota PBB, reformasi keamanan PBB, hak veto dan jumlah anggota tetap dan tidak tetap baru dalam Dewan yang telah direformasi. Teks tersebut sekarang akan menjadi dasar untuk melanjutkan perundingan ketika perundingan antar pemerintah dilanjutkan pada bulan November.
Swarup mengatakan KTT G-4 menjadi penting mengingat resolusi Majelis Umum PBB. Ini merupakan pertemuan puncak G4 yang kedua kalinya diadakan, yang pertama pada tahun 2004 ketika kelompok tersebut dibentuk dengan empat negara yang sangat penting berkumpul untuk memberikan dorongan kuat bagi reformasi Dewan. Lebih lanjut Swarup mengatakan, reformasi PBB tidak hanya sebatas perombakan Dewan, namun juga mencakup reformasi struktur tata kelola badan dunia tersebut.
Menggarisbawahi bahwa perluasan dan reformasi Dewan yang beranggotakan 15 negara itu sangat penting, Swarup mengatakan, ketika badan dunia itu berdiri, hanya ada 51 negara, namun saat ini keanggotaannya sudah mencapai 193 negara.
Dewan ini diperluas hanya sekali antara tahun 1963-1965 ketika sebuah resolusi disahkan untuk menambah anggota tidak tetap dari 11 menjadi 15. “Hal ini memberi kita gambaran bahwa Dewan Keamanan PBB tahun 2015 adalah cerminan realitas geo-politik tahun 1945 dan bukan abad ke-21,” kata Swarup, seraya menambahkan bahwa hanya Dewan Keamanan yang telah direformasi yang mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan baik. hari-hari ini. “Kita menghadapi tantangan keamanan dunia maya, terorisme internasional. Ada perang di tiga benua, namun Dewan Keamanan tidak mampu mengatasinya. Mengapa? Karena tidak representatif dan ada pertanyaan tentang legitimasinya, kata Swarup, seraya menambahkan bahwa ada juga merupakan kebutuhan untuk menentukan hubungan antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.