SYDNEY: Australia akan memperkenalkan undang-undang anti-terorisme baru, kata Perdana Menteri Tony Abbott pada hari Minggu, dengan paket tersebut diharapkan mencakup pencabutan kewarganegaraan ganda yang terkait dengan terorisme.
Ada juga spekulasi bahwa rencana untuk mengubah undang-undang kewarganegaraan, yang diumumkan pada bulan Februari, juga dapat berdampak pada generasi kedua Australia yang hanya memiliki satu paspor.
“Sudah lama terjadi bahwa jika Anda pernah bertugas di angkatan bersenjata suatu negara yang berperang dengan Australia, Anda secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Anda,” kata Abbott kepada wartawan.
“Orang-orang yang berperang bersama kelompok teroris di luar negeri atau yang terlibat dalam kegiatan teroris di Australia sebenarnya mengangkat senjata melawan kita. Dan sangat sulit untuk berpikir bahwa kita harus membiarkan hal itu tetap berada di tangan orang-orang di negara kita yang mencoba melakukan hal tersebut. untuk menghancurkan kita.”
Australia meningkatkan tingkat ancamannya ke tingkat tinggi pada bulan September lalu dan sejak itu telah melakukan serangkaian serangan kontra-terorisme, dan beberapa dugaan rencana serangan digagalkan tahun ini.
Canberra juga mengambil sikap keras terhadap warganya yang teradikalisasi di tengah kekhawatiran atas kepergian lebih dari 100 warganya ke Irak dan Suriah untuk berperang bersama para jihadis, termasuk kelompok Negara Islam (ISIS).
Pada hari Selasa, Abbott mengesampingkan keringanan hukuman bagi para jihadis yang kembali setelah laporan bahwa tiga warga negara yang dicurigai berperang dengan ISIS sedang bernegosiasi dengan pemerintah untuk pulang.
Pemeriksaan dilanjutkan pada hari Senin terhadap pengepungan kafe di Sydney pada bulan Desember yang menewaskan dua sandera dan pria bersenjata, yang mengaku sebagai ulama kelahiran Iran, Man Haron Monis.
Dua minggu pertama pemeriksaan akan mengkaji latar belakang Monis.
Perdana Menteri menolak berkomentar pada hari Kamis mengenai laporan bahwa pemerintahnya juga sedang menjajaki kemungkinan mencabut kewarganegaraan generasi kedua Australia jika mereka terkait dengan kegiatan teroris, dan mengatakan bahwa rincian lebih lanjut dari perubahan undang-undang tersebut akan dirilis dalam beberapa hari. . menjadi .
Langkah-langkah yang mungkin diambil, yang diangkat di surat kabar Australia, akan memaksa warga negara tersebut untuk mengambil kewarganegaraan negara kelahiran orang tuanya.
Menteri Imigrasi Peter Dutton mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa hak-hak kewarganegaraan lainnya, seperti hak untuk memilih, kesejahteraan dan tunjangan pemerintah lainnya, juga bisa hilang.
Australia telah menerapkan serangkaian langkah keamanan nasional dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini termasuk mengkriminalisasi perjalanan ke pusat-pusat teror dan mewajibkan perusahaan telekomunikasi untuk menyimpan data digital pelanggan selama dua tahun.