WASHINGTON: Pemerintahan Obama hari ini meluncurkan laporan berusia 6 tahun yang menyelidiki program rahasia untuk mengumpulkan informasi tentang panggilan telepon dan email warga Amerika, ketika perdebatan mengenai berakhirnya undang-undang pengawasan era Bush dimulai.
Kantor Direktur Intelijen Nasional secara terbuka merilis laporan yang telah disunting tersebut menyusul gugatan Undang-Undang Kebebasan Informasi oleh New York Times. Dasar-dasar program Badan Keamanan Nasional telah diumumkan, namun laporan panjang berisi beberapa rincian baru tentang kerahasiaan yang melingkupinya.
Presiden George W. Bush mengesahkan “Program Pengawasan Presiden” sebagai bagian dari Undang-Undang Patriot setelah serangan teroris pada 11 September 2001. Peninjauan tersebut dilakukan pada bulan Juli 2009 oleh inspektur jenderal dari Departemen Kehakiman, Pentagon, CIA , NSA selesai. dan Kantor Direktur Intelijen Nasional.
Mereka menemukan bahwa meskipun banyak pejabat intelijen senior percaya bahwa program tersebut mengisi kesenjangan dengan meningkatkan akses terhadap komunikasi internasional, pihak lain, termasuk agen FBI, analis dan eksekutif CIA, “berjuang untuk menentukan kontribusi yang tepat dari evaluasi PSP terhadap upaya kontraterorisme karena sebagian besar telah telah dipandang sebagai salah satu sumber di antara banyak alat analisis dan pengumpulan intelijen yang tersedia dalam upaya ini.”
Kritik terhadap program pencatatan telepon, yang memungkinkan NSA mencari komunikasi antara teroris di luar negeri dan penduduk AS, berpendapat bahwa program tersebut belum terbukti menjadi alat kontraterorisme yang efektif. Mereka juga mengatakan bahwa badan intelijen tidak berhak memiliki catatan pribadi orang Amerika. Banyak yang menyukai sistem dimana NSA bisa mendapatkan perintah pengadilan untuk mempertanyakan catatan yang disimpan oleh perusahaan telepon.
Undang-undang Patriot akan berakhir pada tanggal 1 Juni, dan Senat Partai Republik telah memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan pengumpulan catatan panggilan terus menerus dari hampir setiap orang Amerika. Undang-undang tersebut akan mengesahkan kembali sebagian dari Undang-Undang Patriot, termasuk ketentuan yang mengharuskan NSA mewajibkan perusahaan telepon untuk menyerahkan catatan “ke dan dari” dari sebagian besar panggilan telepon rumah lokal.
Setelah program tersebut diungkapkan oleh mantan kontraktor NSA Edward Snowden pada tahun 2013, Presiden Barack Obama dan banyak anggota parlemen menyerukan undang-undang untuk mengakhiri pengumpulan dana tersebut, namun undang-undang untuk melakukan hal tersebut gagal tahun lalu. Para pendukung berharap bahwa berakhirnya ketentuan Patriot Act pada tanggal 1 Juni akan memaksa pertimbangan tindakan semacam itu. Sekelompok anggota DPR bipartisan telah mengerjakan undang-undang semacam itu, yang disebut Undang-Undang Kebebasan AS (US Freedom Act). Sekretaris Pers Gedung Putih Josh Earnest mengatakan kemarin bahwa Obama senang bahwa upaya tersebut dimulai lagi di DPR.