MAN: Maladewa pada hari Rabu menunjuk menteri pariwisata mudanya, Ahmed Adheeb, sebagai wakil presiden negara tersebut, sehari setelah mencopot petahana Mohamed Jameel dari jabatannya – yang pertama di negara kepulauan Samudra Hindia itu.
Adheeb diambil sumpahnya di kantor Wakil Presiden oleh Ketua Hakim Abdulla Saeed pada upacara yang diadakan di kantor Presiden pada hari Rabu.
Parlemen akan bertemu pada hari ini untuk mengkonfirmasi kenaikan menteri muda tersebut, kata laporan media.
Parlemen Maladewa mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Jameel pada hari Selasa, memecat seorang wakil presiden dari jabatannya untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu, kata Haveeru Online.
Sebanyak 78 anggota parlemen memberikan suara mendukung pemecatan Jameel, sementara hanya dua anggota yang menentangnya. Tidak ada anggota parlemen yang abstain.
Jameel (45), yang terpilih bersama Presiden Abdulla Yameen pada tahun 2013, sedang berada di Inggris pada saat itu. Ia mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya dikesampingkan oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan bekerja.
Pada hari Selasa, Jameel mengecam mosi tidak percaya terhadap dirinya, dengan mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada “tuduhan palsu” dan tidak dapat dibuktikan secara substansial di parlemen.
Dalam sebuah pernyataan, ia menyebut tuduhan ketidakmampuan dan tidak bertanggung jawab yang dilontarkan terhadapnya sebagai “taktik untuk mencapai tujuan politik tertentu dan sangat jauh dari kepentingan publik sehingga seluruh negara seharusnya merasa malu.”
“Apa lagi yang bisa ditawarkan anggota parlemen, selain pernyataan yang mengklaim bahwa saya menentang pemerintahan saya sendiri?” Jameel berkata sebelum mosi tidak percaya.
“Selama saya menjabat wakil presiden, saya tidak melakukan satu hal pun yang melemahkan wibawa presiden atau menentang kebijakan pemerintahan kita,” lanjutnya.
“Sebaliknya, saya menggunakan kesempatan kecil yang saya miliki untuk berterima kasih dan mengagumi presiden dan pemerintahan kita.”
Partai Progresif Maladewa (PPM) yang berkuasa, Aliansi Demokratik Maladewa (MDA) yang pro-pemerintah, Partai Demokrat Maladewa (MDP) yang beroposisi, dan kelompok parlemen Partai Jumhooree (JP) mendukung mosi menentang Jameel.
Parlemen juga mengubah peraturan sehingga usulan tersebut tidak lagi harus dikirim ke komite yang beranggotakan 11 orang. Mosi tersebut diputuskan di lantai parlemen.
Peraturan itu diubah untuk mempercepat keputusan atas mosi tersebut, kata Haveeru.
Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif membatalkan kunjungan resminya ke Maladewa, dan Presiden Yameen mengundang Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena untuk berpartisipasi dalam upacara khusus memperingati kemerdekaan Maladewa ke-50.
Sharif sebelumnya telah mengonfirmasi kedatangannya. Namun, dia mengirim surat ke kantor presiden akhir pekan lalu untuk membatalkan kunjungan tersebut karena banjir besar di Chithral Pakistan, yang menyebabkan ribuan keluarga mengungsi.
Presiden Yameen mengundang Sharif dalam perjalanan resminya ke Pakistan pada bulan Mei.
Kantor kepresidenan belum menerima tanggapan atas suratnya kepada Sirisena.