KUALA LAMPUR: Pemerintah Malaysia mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan memblokir akses akhir pekan ini ke situs-situs yang menyebarkan informasi tentang protes besar yang menuntut pemecatan Perdana Menteri Najib Razak atas tuduhan korupsi.
Bersih, aliansi LSM independen, kelompok hak asasi manusia, dan pendukung reformasi terkemuka di Malaysia, berjanji akan mengevakuasi puluhan ribu orang di ibu kota Kuala Lumpur dan dua kota lainnya pada hari Sabtu dan Minggu.
Pihak berwenang menyebut unjuk rasa tersebut “ilegal”, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan yang disertai kekerasan.
Pemerintah akan memblokir situs-situs yang “mempromosikan, menyebarkan informasi dan mendorong orang untuk bergabung dalam protes”, kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam sebuah pernyataan.
Dikatakan bahwa demonstrasi tersebut “mengancam stabilitas” dan akan “mencoreng citra negara”. Tidak jelas seberapa luas blokade tersebut akan diterapkan.
Para menteri kabinet Najib telah mengakui menerima hampir $700 juta dalam bentuk simpanan rahasia ke rekening bank pribadinya mulai tahun 2013, sebuah pengungkapan yang pertama kali diungkapkan oleh laporan investigasi Wall Street Journal bulan lalu.
Najib sudah berada di bawah tekanan selama berbulan-bulan atas tuduhan hilangnya dana dalam jumlah besar dari kesepakatan yang melibatkan perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang diluncurkan Najib pada tahun 2009.
Najib dan 1MDB membantah keras melakukan kesalahan.
Para menteri kabinet mengatakan bahwa pengiriman uang tersebut adalah “sumbangan politik” dari sumber-sumber Timur Tengah yang tidak disebutkan namanya, dan tidak ada tindakan yang tidak patut. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.
Rekening tersebut telah ditutup dan keberadaan uangnya tidak diketahui.
Pengungkapan ini memicu kemarahan banyak warga Malaysia, termasuk anggota partai berkuasa Najib.
Pihak berwenang telah memberikan skorsing selama tiga bulan terhadap sebuah surat kabar yang secara agresif memberitakan skandal tersebut, dan memperingatkan bahwa siapa pun yang menyoroti masalah ini dapat dituduh mencoba melemahkan pemerintah.
Partai Najib telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, namun dukungan pemilih telah merosot dalam beberapa tahun terakhir karena taktik otoriternya dan skandal korupsi yang berulang.
Pihak berwenang Malaysia biasanya mengambil tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah.
Unjuk rasa Bersih sebelumnya yang menuntut reformasi pemilu berakhir dengan bentrokan dengan polisi, yang terakhir terjadi pada tahun 2012.